Home » Voice Lifestyle » Health » Cabut Tiga Layanannya, Kemenkes Diminta Panggil BPJS Kesehatan

Cabut Tiga Layanannya, Kemenkes Diminta Panggil BPJS Kesehatan

JAKARTA, VoiceMagz.com – Kebijakan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak menjamin atau menanggung tiga pelayanan kesehatan, yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat dan rehabilitasi medik jadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua DPR, Bambang Soesatyo mendorong Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk dimintai alasan keluarnya kebijakan tersebut.

“Guna menjelaskan alasan Direktur Utama BPJS Kesehatan (Fahmi Idris, red) mengeluarkan tiga peraturan yang tidak berpihak kepada masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (31/7).

Politikus Partai Golkar ini juga mendorong Komisi IX DPR meminta Menteri Kesehatan Nila Moeloek untuk meminta pertanggungjawaban Direktur Utama BPJS Kesehatan mengenai pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kemenkes.

Bamsoet juga mendorong Komisi IX DPR meminta Kemenkes mendesak BPJS Kesehatan untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungan BPJS Kesehatan di pusat maupun di daerah.

“Dan berkoordinasi dengan seluruh Rumah Sakit yang menjadi mitra dari BPJS Kesehatan,” katanya.

Dia juga mendorong Komisi IX DPR meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris untuk memperhatikan tata cara pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

“Agar peraturan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris membantah jika BPJS Kesehatan mencabut tiga pelayanan, yakni katarak, persalinan bayi yang lahir sehat dan rehabilitasi medik. Ia menyebut informasi tersebut tidak benar alias hoax.

BPJS Kesehatan disebutnya bukanlah pihak yang bisa mengurangi atau pun menambah manfaat pelayanan yang diberikan.

“Kita tidak memiliki kewenangannya mengurangi atau menambah manfaat bagi peserta,” kata Fahmi di Jakarta, Minggu (29/7).

Ia menegaskan, semua sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). BPJS Kesehatan hanya mendapatkan mandat untuk menghindari potensi pelayanan yang tidak perlu sehingga manfaat tersebut dapat diberikan dengan lebih baik. (NVR)

Check Also

Pernah Senasib, Dua Perusahaan Thailand Ini Tunjukkan Solidaritas Bagi Sulteng

JAKARTA, VoiceMaqgz.com – Gempa bumi dan tsunami yang meluluhlantakkan Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong …