Perbedaan Sikap Birokrasi Dengan Pengusaha Picu Praktik Korupsi

oleh
oleh
Wapres Jusuf Kalla dan MenPAN-RB, Syafruddin saat membuka IPS Forum 2018.

JAKARTA, VoiceMagz.com – Seperti diketahui, birokrasi kerap memakan waktu lama dan banyak dikeluhkan pengusaha. Hal inilah yang terus diupayakan untuk diperbaiki.

“Itulah pentingnya inovasi. Salah satu contohnya, sekarang muncul Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik. Upaya-upaya perbaikan pelayanan tersebut dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien,” ucap Wakil Presiden Jusuf Kalla di pembukaan ‘The International Public Services (IPS) Forum 2018’ di Jakarta, Rabu (7/11).

Salah satu upaya pemerintah mengefisienkan birokrasi pemerintah dilakukan lewat kebijakan moratorium penerimaan PNS lantaran berakibat pada negatif growth.

“Banyaknya eselonisasi dalam birokrasi sering me,perumit dan memperlambat birokrasi. Dengan inovasi layanan online akan mempercepat pelayanan birokrasi. Sedangkan moratorium pemekaran daerah dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih,” tegas Kalla.

Selain itu, banyaknya kasus korupsi karena ada perbedaan sikap birokrasi dengan pengusaha dalam hal kecepatan layanan.

“Hal tersebut membuka peluang terjadinya negosiasi, yang pada gilirannya menimbulkan korupsi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin mengaku siap melaksanakan amanat dari Wapres Jusuf Kalla untuk terus melayani publik.

“Sesuai amanat dari Pak Jusuf Kalla, negara harus betul-betul melayani publik. Kita harus memberikan timbal balik kepada masyarakat dan mempersembahkan yang terbaik dalam pelayanan,” ujar Syafruddin.

Acara bertema ‘Expanding and Improving Public Services Delivery Through Collaborative Action’ ini juga menampilkan Top 40 inovasi terbaik.

Inovasi terbaik tersebut terdiri dari lima inovasi kementerian, dua inovasi Kepolisian Negara RI, delapan inovasi pemerintah provinsi, 15 inovasi kabupaten, dan 10 inovasi dari pemerintah kota. (NVR)

No More Posts Available.

No more pages to load.